Oleh M Al
Mustafad
Sedikitnya
ada 37 kepala daerah terpilih di seluruh Indonesia yang memiliki hubungan
kekerabatan dengan pejabat negara lainnya. Sebagian dari mereka melanjutkan
jabatan suami, saudara atau orang tua yang pernah menjabat sebagai kepala
daerah. Atau bahkan bersama-sama menjabat sebagai kepala daerah dalam satu
lingkup provinsi.
Politik
dinasti yang marak terjadi di Indonesia bukan tanpa sebab, rendahnya
pengetahuan masyarakat tentang demokrasi menjadikan praktek politik dinasti
sulit untuk dihilangkan. Demokrasi dinegara kita saat ini masih stagnan pada
level demokrasi transaksional. Hal ini ditandai dengan marakknya praktek money politics yang terjadi pada saat
pemilu maupun pilkada. Demokrasi
transaksional memberikan kesempatan kepada para penguasa dan pemilik modal
besar untuk turut andil dalam memenangkan pemilu dan pilkada.
Dari segi
hukum, politik dinasti memang tidak bisa disalahkan. Karena mereka sah dipilih
oleh rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak. Namun yang dikhawatirkan
adalah politik dinasti rawan disalahgunakan. Sistem tersebut membuka lebar
kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan
kerabatnya. Politik dinasti juga rentan akan terjadinya praktek korupsi yang sistematis
karena mereka ditopang oleh kerabat lainnya yang juga menjabat sebagai kepala
daerah maupun wakilnya disatu lingkup kekuasaan baik tingkat provinsi maupun
kebupaten.
Praktik
politik dinasti memang sudah seharusnya dicegah dan dihilangkan. Menjadi
tanggung jawab pemerintah dan kita (kaum akademisi) untuk memberikan pemahaman
tentang demokrasi kepada rakyat secara menyeluruh. Masyarakat harus paham bahwa
demokrasi bukan hanya soal pemungutan suara terbanyak (voting) untuk menentukan
seorang kepala daerah ataupun kepala negara. Sudah saatnya kita naik level dari
demokrasi transaksional menuju demokrasi subtansial. Mengembalikan esensi dari
sebuah sistem demokrasi. Yaitu untuk menentukan pemimpin dan menciptakan sebuah
sistem pemerintahan yang benar-benar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
M Al Mustafad, Mahasiswa FISIP Unwahas
*versi asli sebelum diterbitkan di Koran Suara Merdeka pada Kamis 7 November 2013
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/07/242346/Kembalikan-pada-Esensi-
