Setelah terkungkung selama
kurang lebih 40 tahun dalam sebuah sistem pemerintahan yang otoriter, Indonesia
sudah menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan
yang demokratis. Hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya pemilu
legislatif dan eksekutif secara langsung pada pemilu tahun 2004 dan 2009 silam.
Partai politik sebagai instrumen terpenting dalam sebuah sistem demokrasi
menjadi satu-satunya wadah paling efektif bagi rakyat untuk menyalurkan
aspirasi politik mereka. Rakyat percaya partai politik bisa mewakili suara
mereka dan bisa mewujudnya sebuah pemerintahan yang membela kepentingan rakyat.
Seiring berjalannya waktu
partai politik saat ini mengalami pergeseran makna dan tujuan. Munculnya budaya
oligarki dalam tubuh partai sedikit demi sedikit menggeser tujuan awal dari
sebuah partai. Menurut Asshiddiqie (2008) partai politik adalah media aspirasi
bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dalam
kehidupan bernegara. Namun, yang terjadi saat ini, partai politik hanya
memperjuangkan kepentingan pengurus partai dan mengesampingkan kepentingan
rakyat secara umum.
Hal ini bisa dilihat dari
tingkat kepuasan masyarakat terhadap partai politik yang terus menurun dari
tahun ke tahun. Tidak sedikit masyarakat yang merasa kecewa dengan kinerja
wakil-wakil mereka dari partai politik yang telah duduk dalam jajaran
pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Banyak pejabat publik yang seharusnya
menjadi penyambung lidah rakyat tidak bisa konsisten dengan janji-janji mereka
saat berkampanye politik. Para pejabat publik tidak bisa membedakan kepentingan
partai (politik) dengan kepentingan rakyat.
Kepentingan partai (politik)
disini diartikan sebagai usaha untuk menjaga eksistensi dan upaya untuk
mempertahankan kekuasaan. Bukan usaha untuk mengemban aspirasi rakyat dalam
membela kepentingan dan menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Alhasil, rakyat merasa dibohongi dan dikecewakan oleh mereka (pejabat publik
dari parpol). Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kepercayaan
rakyat terhadap partai politik akan lenyap, yang akhirnya juga menghilangkan kepercayaan
rakyat terhadap sistem pemilu. Banyaknya suara-suara golput dalam pemilu
daerah (pilkada) akhir-akhir ini menjadi tanda-tanda hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap partai politik maupun sistem pemilu. Apabila masyarakat
sudah tidak lagi percaya dengan hasil pemilu, apa bedanya bangsa kita sekarang
dengan saat sebelum reformasi? Ketika suara rakyat tak pernah didengar, masih
bisakah kita disebut negara demokrasi yang mengagung-ngagungkan suara
rakyat=suara tuhan?
Hilangnya Kredibiltas Partai
Pilkada DKI Jakarta bisa
menjadi contoh bagaimana rakyat sudah tidak percaya lagi dengan partai politik.
Dilihat dari koalisi yang dibentuk kubu Foke-Nara yang didukung oleh partai
Demokrat, PPP, Golkar, PAN dan PKS harusnya bisa menang mutlak jika para simpatisan
dan anggota partai mendukung penuh pasangan Foke-Nara. Prosentase suara kelima
partai besar itu jika digabungkan mencakup sekitar 83% suara sedangkan kubu
Jokowi-Ahok yang diusung partai PDIP dan Gerinda hanya sekitar 17% suara. Namun
perkiraan ini ternyata melenceng jauh. Meskipun hanya diusung oleh dua partai
yang notabennya memiliki simpatisan kecil di Jakarta, faktanya Jokowi-Ahok
mampu mengungguli perolehan suara Foke-Nara pada pilkada DKI putaran ke dua
kemarin. Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku
memilih masyarakat Jakarta dalam pilkada tahun ini.
Pertama, masyarakat Jakarta
sudah jenuh dengan pemerintahan Foke yang dianggap sebagian masyarakat tidak
membawa perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun masa jabatanya.
Masyarakat Jakarta khususnya masyarakat menengah kebawah mulai jenuh dengan
janji-janji Foke selama kampanye pilkada berlangsung. Ekonomi kerakyatan yang
selalu di agung-agungkan oleh Fauzi Bowo dianggap hanya sebuah wacana yang
belum pernah terealisasi di masa jabatanya selama 5 tahun.
Kedua, prestasi-prestasi yang
dimiliki Jokowi selama menjadi walikota Solo dua periode menjadi nilai plus
bagi Jokowi. Popularitas yang di bangun Jokowi di kanca nasional maupun
internasional sudah tidak diragukan lagi. Meskipun pada awal pemerintahannya di
kota Solo Jokowi mendapat banyak kritikan dan serangan demonstrasi dari
warganya dengan program-program pemerintahannya yang dianggap ektrim toh pada
akhirnya Jokowi terbukti mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam
pembangunan kota Solo.
Masyarakat Indonesia,
khususnya sudah mulai cerdas dalam menentuka pilihan politik mereka. Meskipun
pasangan Jokowi bukan pasangan independen melainkan pasangan yang diusung
partai politik (PDIP dan Gerindra) namun pilkada DKI menunjukan bahwa peran
partai dalam menentukan sikap pemilih DKI hanya sekian persen. Selebihnya
adalah naluri rasional yang dimiliki untuk memilih calon pemimpin mereka.
Jokowi dianggap lebih kompeten ketimbang Foke untuk memimpin Jakarta. Semangat
muda Jokowi diharapkan mampu membawa perubahan di provinsi DKI Jakarta menjadi
lebih baik.
Bukan bermaksud mengkritisi
maupun menjelekkan partai koalisi pengusung Foke-Nara, namun pilkada DKI
harusnya bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi partai politik. Bagaimana sebuah
partai tak mampu lagi menyajikan calon pemimpin seperti harapan rakyat. Dengan
demikian partai politik tak lebih dari sebuah alat yang hanya di pakai untuk
memperoleh kekuasaan yang mengorbankan suara rakyat.
Pilkada DKI adalah contoh
nyata sebuah sistem demokrasi tanpa partai. Yang dimaksud tanpa partai adalah
masyarakat tidak memilih berdasarkan dari partai mana calon itu berasal, namun
lebih kepada calon mana yang mereka anggap lebih kompeten dan mampu menjadi
pemimpin yang mereka tanpa memandang embel-embel partai pengusung calon.
Yang kita nantikan sekarang
adalah kinerja cagub dan cawagub terpilih (Jokowi-Ahok) dalam memimpin Jakarta.
Jakarta berbeda dengan Solo, Jakarta adalah sebuah kota besar dengan berbagai
permasalahanya. Namun kita semua berharap Jokowi mampu membawa perubahan yang
lebih baik seperti yang dia lakukan saat memimpin kota solo.
M. Al
Mustafad
Peneliti di el Wahid Center,
Unversitas Wahid Hasyim Semarang
di publikasikan pertama kali di kolom Opini Koran Lampung Post, Kamis, 27 September 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar