Oleh:
M. Al Mustafad
Abstrak
KH.
Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh politik yang berperan penting dalam
pembangunan Indonesia. Banyak sekali jasa yang telah diberikan oleh Beliau.
Sehingga, Beliau diangkat sebagai seorang pahlawan. Beberapa diantara Peran KH.
Abdul Wahid Hasyim semasa hidupnya ketika berkarir di bidang politik adalah
meletakkan fondasi yang kuat pada kementrian dengan membentuk RIS pada tahun
1949. Dan tahun 1952 Beliau memprakarsai berdirinya Liga Muslim Indonesia.
Kata Kunci:
Tokoh Politik, RIS, Liga Muslim Indonesia
A.
BIOGRAFI
KH. ABDUL WAHID HASYIM
KH. Abdul Wahid Hasyim adalah putra ke-5
dari pasangan KH. Hasyim Asy’ari dengan Nyai Nafiqoh binti kiai Ilyas. Anak
lelaki pertama dari 10 bersaudara ini lahir pada hari jumat legi, Rabiul awal
1333 H, bertepatan dengan 1 Juni 1914 di Jombang, Jawa Timur.
Wahid Hasyim adalah salah seorang dari
10 keturunan langsung KH. Hasyim Asy’ari. Silsilah dari jalur ayah ini
bersambung hingga Joko Tingkir, tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan Sultan
Sutawijaya yang berasal dari kerajaan Islam Demak. Sedangkan, dari pihak ibu,
silsilah bersambung hingga Ki Ageng Tarub. Bila diruntut lebih jauh, kedua
silsilah itu bertemu pada titik, yaitu Sultan Brawijaya V, yang menjadi salah
satu raja Kerajaan Mataram. Sultan Brawijaya V ini juga dikenal dengan sebutan
“Lembu Peteng”.[1]
Beliau mempunyai otak yang sangat
cerdas. Pada usia kanak-kanak Beliau sudah pandai membaca Al-Qur’an, dan bahkan
sudah khatam Al-Qur’an saat usia 7 tahun. Selain mendapat bimbingan langsung
dari ayahnya, Beliau juga belajar di bangku Madrasah Salafiyyah di Pesantren
Tebuireng. Pada usia 12 tahun setamat dari Madrasah, Beliau sudah mengajar
adik-adik dan anak-anak sekolah seusianya. Beliau tidak pernah mengenyam
pendidikan di bangku sekolah Pemerintah Hindia-Belanda. Beliau lebih banyak
belajar secara otodidak. Selain belajar di Madrasah beliau juga banyak mempelajari
sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Pada usia 13 tahun beliau mondok
di pondok Siwalan, Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Ternyata di sana
Beliau hanya bertahan selama sebulan. Dari Siwalan Beliau pindah ke Pondok
Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi beliau di pesantren ini mondok dalam waktu
yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Sepulang dari Lirboyo, Abdul
Wahid Hasyim tidak meneruskan belajar di
pesantren lain, tetapi memilih tinggal dirumah.
Pada tahun 1932, ketika Beliau berusia
18 tahun, beliau dikirim ke Mekkah di temani sepupunya Muhammad Ilyas, selain
untuk menunaikan ibadah haji juga bertujuan untuk memperdalam ilmu agama. Di
tanah suci beliau belajar selama dua tahun.
Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan
solichah binti KH. Bisri Syansuri yang pada waktu itu masih berusia 15 tahun.
Pasangan ini dikaruniai enam putra yaitu Abdurrohman Ad-Dakhil (mantan presiden
RI), Aisyah Hamid Baidlowi (ketua umum PP Muslimat NU, 1995-2000), Sholahudin
Al Ayyubi (pengasuh Pon-pes Tebuireng, jombang), Umar Wahid, Lily Chodijah
Wahid, Hasyim Wahid.
Tanggal 19 April 1953 beliau wafat di RS
Boromeus di bandung. Karena mengalami kecelakaan mobil yang terjadi di Cimahi
pada saat perjalanan menuju ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU.[2]
Beliau adalah pahlawan Indonesia.
B. KIPRAH KH. ABDUL WAHID
HASYIM DALAM DUNIA POLITIK
Pada
usia 22 tahun (1936), KH.Abdul Wahid
Hasyim mulai terjun di dunia politik. Bersama kawan-kawan beliau, beliau gencar
dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran dan pengarahan
tentang perlunya melawan penjajah. Baginya pembaharuan hanya mungkin efektif
apabila bangsa indonesia terbebas dari penjajah. Semua itu di awali dengan
berdirinya sebuah organisasi Ikatan Pelajar-Pelajar Islam (IKPI) dengan KH. Abdul
Wahid Hasyim sebagai ketuanya.
1.
Bergabung
Dengan NU
Sepulangnya
dari Mekkah, Wahid Hasyim tidak langsung terlibat secara langsung dengan
berbagai organisasi, akan tetapi dia selalu mengamati kurang lebih 4 tahun
segala bentuk pergerakan baik pergerakan yang dipimpin oleh kelompok
nasionalis, modernis, dan tradisionalis. Setelah cukup lama melakukan
pergulatan pemikiran Wahid Hasyim akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan
Nahdlatul Ulama (NU).
Sejak
aktif di NU Cukir, Jombang, pada tahun 1938 hingga saat wafat pada 19 April
1953, Wahid Hasyim terlibat aktif dalam kehidupan politik. Walaupun sebenarnya
NU adalah organisasi dakwah dan pendidikan islam, namun situasi saat itu yang
dipenuhi pergerakan nasional menjadikan seluruh organisasi kemasyarakatan turut
aktif di dalamnya. Apalagi NU adalah organisasi terbesar di tanah air saat itu.
Pada
tahun 1938 Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU.
Pada tahun ini Beliau ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebuireng,
lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian untuk selanjutnya Beliau
dipilih sebagai anggota pengurus besar NU di wilayah Surabaya. Disini karirnya
terus meningkat sampai pada tingkat Departemen Pendidikan Ma’arif NU pada tahun
1940. Setelah NU berubah menjadi partai politik Beliau pun dipilih sebagai
ketua Biro Politik NU tahun 1950.[3]
2.
Berjuang
Melawan Belanda
Kesadaran
berbangsa dan bernegara Wahid hasyim sudah tumbuh dalam dirinya sebelum melaksanakan ibadah haji atau belajar di
Arabia, dan semakin kuat sepulangnya kembali ke Indonesia pada tahun 1934.
Meskipun informasi tentang tumbuhnya jiwa kebangsaan Wahid Hasyim sangat
sedikit, akan tetapi masih dapat di telusuri. Sejak dia dapat membaca dan
menulis huruf latin, Beliau banyak membaca ide-ide kebangsaan dan perjuangan
merebut kemerdekaan dari berbagai buku, surat kabar dan majalah yang di pinjam
atau di belinya. Awal tahun 1929 dalam sebuah artikel yang di tulisnya, Beliau
menyatakan: “Negara-negara Barat yang sudah tercerai berai semenjak Perang
Dunia I tidak dapat menjadi penjamin atas kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jika
bangsa Asia tidak menyiapkan sendiri untuk merebut kemerdekaannya sendiri.”[4]
Sebagai
salah satu pemimpin NU, Wahid Hasyim, bersama-sama dengan koleganya, memprotes
dan meminta pemerintah kolonial untuk mencabut Guru Ordonantie 1925 (Teacher
Ordonance 1925). Peraturan ini cukup efektif sebagai alat bagi pemerintah
Belanda untuk mengontrol pendidikan islam. Peraturan ini dipandang oleh
kalangan umat islam sebagai usaha membatasi pendidikan islam. Dalam pandangan
umat islam, protes tersebut sebagai upaya menghentikan segala bentuk
kesewenangan Belanda dengan harapan mereka bebas sebagai penduduk mayoritas
dalam melaksanakan pendidikan agamanya, bahkan mereka khususnya kaum tradisional
memandang bahwa peraturan tersebut sebagai ganjalan dalam melaksanakan ajaran
agama mereka.
Pada
akhirnya segala bentuk protes ini ditanggapi oleh Belanda dengan adanya
pernyataan dari Belanda bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah kolonial akan
netral terhadap semua agama. Aktivitas politik Wahid Hasyim dapat dilihat dari
komitmennya di MIAI (Majelis al-Islam
al-A’la Indonesia), sebuah federasi organisasi keagamaan (Islam) yang
didirikan pada tahun 1937. Organisasi ini dibentuk untuk menjawab segala isu
yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi muslim Indonesia dan perjuangan
memperebutkan kemerdekaan.[5]
Puncak
dari aktifitas MIAI di bawah pimpinan Wahid Hasyim adalah bersama-sama dengan
GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) dan PVPN (Asosiasi Pegawai Pemerintah)
mendirikan Kongres Rakyat Indonesia sebagai komite nasional yang menuntut
kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan Indonesia Berparlemen.[6]
Akan tetapi pada waktu itu, pemerintah Belanda memberikan respon bahwa
pembentukan konstitusi di Indonesia baru dapat terjadi setelah kemerdekaan
Belanda dari Jerman, dan ketika seluruh hubungan antara Belanda dan Indonesia
diperbaharui dengan ide berdirinya negara federasi di bawah pemerintah Belanda.
Sangat mengejutkan bahwa pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia nampaknya
menerima jawaban pemerintah Belanda tersebut dan mereka cukup pasif untuk
mempertahankan tanah airnya ketika Jepang mengambil kekuasaan pada tahun 1942.
Sikap mereka nampaknya merefleksikan harapan bahwa Jepang dapat mengalahkan
Belanda, Indonesia dengan sendirinya akan merdeka.
3.
Masa
Kekuasaan Jepang
Setelah
komandan pasukan Belanda di Jawa, Letnan Jendral Teer Porten, atas nama seluruh
pasukan secara resmi menyerah kepada komandan pasukan Jepang pada tanggal 8
Maret 1942, militer Jepang berkuasa penuh di Indonesia. Bangsa Jepang menyadari
pentingnya mempunyai sebuah federasi yang memayungi segala bentuk organisasi
keagamaan (Islam) sehingga seluruh pemimpin umat Islam berkumpul dan dapat di
satukan, yang dengan demikian umat Islam lebih mudah diperdayakan guna membantu
keinginan bangsa Jepang, untuk itu bangsa Jepang memperbolehkan kembali
berdirinya MIAI pada tahun 1942, akan tetapi belum genap setahun, federasi ini
dilarang dan kemudian diganti dengan Masjumi (Majelis Sjuro Muslim Indonesia)
yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943. Masjumi adalah federasi umat islam
yang bergerak di luar masalah perpolitikan (non-polical
association). Sebagai figur utama pemimpinya adalah KH. Hasyim Asy’ari,
namun kedudukan ini hanya sebatas penghormatan karena Hasyim Asy’ari tetap
tinggal di pesantrennya, dan membiarkan anaknya KH. Wahid hasyim sebagai ketua
pelaksana.
Wahid
Hasyim menyadari bahwa tujuan di balik dibentuknya Masjumi adalah untuk
melayani segala bentuk propaganda bangsa Jepang, yang bertujuan memobilisasi
segala bentuk bantuan untuk bangsa Jepang baik itu berupa tenaga kerja sukarela
maupun makanan. Oleh karena itu, Wahid Hasyim mengundang pemuda Muslim, di
antaranya M. Natsir, Harsono Tjokroaminoto,Prawoto Mangkusumo dan Zaenal
Arifin, untuk menggunakan kesempatan dalam menyiapkan bangsa Indonesia baik
secara fisik dan mental guna melawan bangsa Jepang.[7]
Pada
saat yang sama pula, Peta (Pembela Tanah Air) dan Heiho dibentuk di Jawa dan
Madura dengan maksud memberikan bantuan pasukan perang kepada bangsa Jepang
guna melawan sertangan pasukan sekutu. Organisasi ini, akhirnya memberikan
bekal latihan kemiliteran pada kader bangsa yang bermanfaat pada masa revolusi.
Menangkap ide atau keinginan tersebut, Wahid Hasyim meminta ijin pada Jepang
untuk membentuk pasukan santri Muslim yang di beri nama Hizbullah. Kesempatan
ini sebenarnya akan digunakan untuk mempersiapkan santri Muslim melawan bangsa
Jepang sendiri, sebagaimana dinyatakan Saifuddin Zuhri, “Wahid Hasyim sudah memikirkan
sebuah strategi bahwa ide adanya training kemiliteran bagi santri merupakan
bagian dari persiapan untuk melawan bangsa Jepang.”
Salah
satu bentuk strategi lainnya yang diharapkan bangsa Jepang untuk memperoleh
simpati dari bangsa Indonesia khususnya umat islam, adalah pembentukan Shumubu, atau Kantor Kementrian Agama
yang bertugas mengamati semua urusan keagamaan dan umat Islam. Kantor ini di
kepalai oleh Horie Chozo, seorang arsitek yang membidangi usaha pemerintah
penjajahan Jepang di Jawa. Dalam beberapa bulan, pegawai Shumubu semuanya berasal dari bangsa Jepang, sampai bangsa
Indonesia dan komunitas orang Arab dari kantor Biro Urusan Indonesia (Bureau for Indonesia Affairs) di bawah
kekuasaan Belanda diperkenankan bekerja di sana. Meskipun KH. Hasyim Asy’ari
diberi tanggung jawab sebagai kepala, dalam prakteknya, Beliau mendelegasikan
tugas-tugasnya kepada Wahid Hasyim. Wahid Hasyim-lah menurut Boland, yang
meletakkan dasar-dasar bagi berdirinya Kementrian Agama, seperti mengambil
tugas sebelum dikerjakan oleh Departemen Dalam Negeri, Kehakiman dan Pendidikan,
dan membentuk kantor-kantor agama di wilayah-wilayah di setiap karesidenan.[8]
Ketika
BPUPKI (Badan Penyeledik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
didirikan, Wahid Hasyim terpilih sebagai salah satu anggota. Wahid Hasyim juga
masuk dalam Panitia Kecil yang sering di sebut Tim Sembilan yang beranggotakan
Sokarno, Moh Hatta, A.A. Maramis, Abikoersno Tjokro Soejoso, Abdul Kahar
Muzakkir, h. Agus Salim, Ahmad Soebardja, Moh Yamin, dan Abdul Wahid Hasyim.
Hasil diskusi mereka adalah ditanda tanganinya Jakarta Charter (Piagam Jakarta) pada tanggal 22 Juni 1945.
4.
Perjuangan
Setelah Kemerdekaan
Setelah
kemerdekaan dan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden Soekarno – Hatta, maka
segeralah dibentuk kabinet pemerintahan. Di sinilah Wahid Hasyim memulai karir
perjuangannya sebagai Menteri Negara (2 September 1945 – 14 November 1945).
Jabatan publik yang beliau emban bertambah ketika Kyai Mahfudz Sidik selaku
Ketua Tanfidziyah NU meninggal pada tahun 1946, sehingga Kyai Wahid Hasyim
menggantikan kedudukan beliau. Setahun kemudian Ayahanda meninggal, sehingga
kedudukan ayahnya sebagai Direktur Pesantren Tebuireng juga berpindah kepada
beliau. Dari tahun 1949 sampai tahun 1952 Beliau ditunjuk menjadi Menteri
Agama. Wahid Hasyim menjabat Menteri Agama di mulai pada Desember
1949-September 1950, kabinet Natsir September 1950-April 1951 dan kemudian
kabinet Sukiman April 1951-April 1952.
Meski
kementrian agama telah didirikan sejak 3 Januari 1946, dapat dikatakan bahwa
Wahid Hasyim –lah yang meletakkan pondasi kuat kementrian ini sehingga mampu
berkembang seperti sekarang ini. Dibuktikan dengan salah satu jas Wahid Hasyim
yang terbesar dalam Kementrian Agama setelah kabinet RIS terbentuk pada 20
Desember 1949 adalah mengadakan konferensi besar di Yogyakarta pada 14-18 April
1950. Dalam konferensi tersebut, diupayakan bagaimana mempersatukan kembeli
kementrian, departemen dan jawatan-jawatan agama dan negara-negara bagian yang
didirikan oleh Belanda di wilayah Indonesia.
Sementara
itu juga, pada tahu 1948 sampai 1950 diadakan restorasi, yaitu menyusun kembali
pengorganisasian kerja, baik itu di pusat maupun di daerah. Hal ini dilakukan
karena kondisi Indonesia diserang Belanda dan ada pemberontakan komunis tahun
1948.
Melalui
SK Nomor : AII/2/2175 tertanggal 7 Juni 1950 yang ditandatangani Wahid Hasyim
dan Faqih Usman, dicapailah kesepakatan untuk menyatukan kedua kementrian
menjadi satu. Meski status pemerintahan RI di Yogyakarta adalah bagian dari
RIS, keberadaan Mentri Agama di sana dijadikan modal dasar untuk pengembangan
kementrian ini yang berkantor pusat di Jakarta, dengan bagian-bagian tertentu
tetap di Yogyakarta, seperti jawatan (setingkat Direktorat) Urusan Agama,
Jawatan Pendidikan Agama dan Jawatan Penerangan Agama.
Dengan
penyatuan kementrian agama tersebut, Wahid Hasyim mulai melakukan restrukturisasi kementrian ini baik
struktur organisasi dan lapangan pekerjaan. Melalui peraturan Pemerintah No. 8
Th. 1950 yang memperbaiki PP No. 33 Th. 1949, Wahid Hasyim merumuskan bidang
garapan kementrian ini yang terdiri dari 12 poin.[9]
Usaha
Wahid Hasyim memantapkan eksistensi Kementrian Agama sangat berat. Dalam pidato
konferensi antara Kementrian Agama dan pengurus-pengurus besar organisasi islam
non-politik, November 1951, Wahid
Hasyim menyampaikan bahwa ada tiga kelompok masyarakat yang mempunyai persepsi
berbeda terhadap keberadaan Kementrian Agama: Pertama, mereka yang tidak senang atas keberadaan Kementrian Agama
karena dianggap akan mengganggu prinsip-prinsip mereka. Kedua, mereka yang antusias menyambut kementiran ini, bahkan
cenderung menyandarkan harapan yang tinggi. Ketiga,
mereka yang menyambut baik tapi khawatir bahwa kementrian ini akan mengganggu
mereka.
Selain
memperhatikan kondisi politik nasional, Wahid Hasyim juga mengamati
perkembangan politik global (dunia). Perkembangan itu dapat diakses oleh Beliau
karena pergaulannya yang luas, juga karena Beliau suka membaca dan berlangganan
majalah, baik dari Eropa maupun Timur Tengah. Hal ini dibuktikan ketika
mengulas bagaimana dengan kematian Stalin dikaitkan dengan kondisi kekinian
umat Islam saat itu, khususnya umat Islam di Indonesia.
Sejak
kematian Stalin pada 5 Maret 1953, dari sinilah dimulai Perang Dingin di dunia,
antara Rusia dan sekutunya melawan Amerika dengan sekutunya pula. Selain
mengamati perkembangan politik di Rusia, Wahid Hasyim juga mengamati
perkembangan politik di Timur Tengah. Pengamatan itu dibuktikan dalam salah
satu caramahnya di tahun 1952 yang berjudul “Di Belakang Layar Perebutan
Kekuasaan Jendral Najib di Mesir”. Pada tahun itu juga, saat kongres NU ke 19
di Palembang tanggal 26 April-1 Mei, Wahid Hasyim yang bertindak sebagai
pimpinan rapat, memutuskan NU keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan partai NU
sebagai partai politik yang independen karena:
a.
Adanya dualisme
keanggotaan di Masyumi, yakni individual dan organisasi.
b.
Tidak adanya kesetaraan
hak yang diberikan kepada anggotanya.
c.
Didirikannya sebuah
pimpinan pusat umat Islam Indonesia yang baru.
d.
Tidak adanya perjuangan
yang sungguh-sungguh dalam parlemen, sehingga tidak sejalan dengan prinsip
Islam sebagaimana yang dianut oleh Masyumi.
Pada
tahun 1952 beliau memprakarsai berdirinya Liga Muslimin Indonesia, suatu badan
federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSSI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Darul Dakwah Wa al
Isyad (Tempat melaksanakan dakwah dan bimbingan) dengan Abdul Wahid Hasyim
duduk sebagai ketua, AbikusnoCokrosuyoso sebagai wakil ketua I, dan H.
Sirajuddin Abbas sebagai wakil ketua II.
Wahid
Hasyim berhasil menjalankan semua kebijakannya sebagai Mentri Agama karena dua
hal:
a.
Adanya stabilitas
negara. Pada tahun 1948 Belanda mengakui kemerdekaan, sehingga pemerintah
Indonesia tidak disibukkan dengan perjuangan kemerdekaan, lebih berkonsentrasi
pada penataan pemerintahan dan program-programnya.
b.
Wahid Hasyim menduduki
jabatan itu dalam waktu yang relatif lama. Waktu itu suatu kabinet selalu silih
berganti dalam waktu yang pendek.
C.
PENUTUP
Masa
hidup yang begitu singkat memberi isyarat kita bahwa tugas-tugas mediasi,
membangun jembatan kultural dan memberi bentuk yang utuh dan padu adalah tugas
seluruh generasi. KH. A Wahid Hasyim boleh dikatakan penggagas awal, peletak
landasan, sedang bangunan itu sendiri masih belum tuntas hingga saat ini. Apa
yang hari ini kita saksikan di negeri ini ternyata masih belum berubah banyak
sejak zaman para “Founding Fathers”
kita. Pertikaian, egoisme, dan kesenjangan kultural, inilah yang mesti menjadi
perhatian kita saat ini.
“Mereka orang yang terdahulu dari kita telah menanam, hingga kita yang
memakan buahnya, maka sekarang kita menanam biar di makan orang-orang yang akan
datang”
(KH.
A. Wahid Hasyim)
DAFTAR
PUSTAKA
Basori,
Rachman, 2008, The Founding Father
Pesantren Modern Indonesia Jejak Langkah K. H. A. Wahid Hasyim, Jakarta:
Inceis
Kantor
Berita Ekonomi, 12 Juni 2008, KH. Abdul
Wahid Hasyim (1914-1953),
Rifai,
Muhammad, 2009, Wahid Hasyim Biografi
Singkat 1914-1953, Jogjakarta: Garasi
Uneis,
15 Juni 2010, Kiprah Politik KH. Abdul
Wahid Hasyim, Pesantren Tebuireng
Zaeni,
Achmad, 2003, KH. Abdul Wahid Hasyim
Pembaru Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan, Jakarta: Forum Indonesia
Satu
[1] Mohammad Rifai, Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953,
2009, Jogjakarta: Garasi, hal 16.
[2] Kantor berita ekonomi
syariah, KH. Abdul Wahid Hasyim
(1914-1953), 12 juni 2008
[4] Achmad Zaeni, KH. ABDUL WAHID HASYIM Pembaru Pendidikan
Islam Dan Pejuang Kemerdekaan,2003,Jakarta;Forum Indonesia Satu, hal 68
[5] Ibid, hal 71-73
[6] Uneis,Kiprah Politik KH. Abdul Wahid Hasyim,15
juni 2010,Pesantren Tebuireng,
[7] Achmad Zaeni, KH. ABDUL WAHID HASYIM Pembaru Pendidikan
Islam Dan Pejuang Kemerdekaan,2003,Jakarta;Forum Indonesia Satu, hal 78
[8] Ibid, hal 80-82
[9] Ruchman Basori, The Founding Father Pesantren Modern
Indonesia Jejak Langkah K. H. A. Wahid Hasyim, 2008, Jakarta: Inceis, hal
80
Tidak ada komentar:
Posting Komentar